TEGAL — Jajaran Kantor Pertanahan Kota Tegal secara aktif mengikuti kegiatan Koordinasi Teknis secara daring (dalam jaringan) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2 November 2026). Pertemuan virtual ini merupakan langkah strategis lintas instansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemudahan pelayanan bagi masyarakat luas.
Fokus utama dalam koordinasi teknis ini meliputi tiga pilar penting, yaitu Integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Melalui integrasi NIB dan NOP, masyarakat ke depannya diharapkan dapat merasakan kemudahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang semakin selaras dan terpadu. Sinkronisasi data ini tidak hanya memangkas birokrasi yang rumit, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan transparansi nilai aset tanah bagi para pemilik hak. Sementara itu, optimalisasi validasi BPHTB dan pemanfaatan ZNT dirancang untuk memastikan keadilan pengenaan nilai tanah sekaligus mendongkrak akuntabilitas pelayanan publik di daerah.
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kota Tegal dalam forum ini mencerminkan komitmen kuat instansi dalam mendukung program transformasi digital dan reformasi birokrasi nasional. Dengan penerapan sistem yang terintegrasi ini, masyarakat Kota Tegal diproyeksikan akan mendapatkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, mudah, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Kantor Pertanahan Kota Tegal siap menindaklanjuti arahan teknis yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPK, guna menghadirkan pelayanan publik yang prima dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
