TEGAL — Komitmen Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tegal dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat terus dibuktikan nyata di lapangan. Kali ini, giliran warga di wilayah Kecamatan Margadana yang mendapatkan giliran pemeriksaan berkas secara intensif melalui gelaran Sidang Panitia A yang dilaksanakan pada Rabu, 1 Juli 2026.
Sidang Panitia A merupakan salah satu tahapan krusial dan paling menentukan dalam proses pensertifikatan tanah. Proses ini melibatkan tim khusus yang turun langsung untuk memeriksa, meneliti, dan mengkaji kesesuaian data fisik (kondisi lapangan dan batas tanah) serta data yuridis (bukti kepemilikan surat-menyurat) dari tanah yang diajukan oleh masyarakat.
Memastikan Tanah Aman, Bebas Sengketa
Pelaksanaan sidang yang berpusat di wilayah Kecamatan Margadana ini sengaja dilakukan dengan pendekatan proaktif demi memudahkan masyarakat. Melalui Sidang Panitia A ini, tim dari Kantah Kota Tegal memastikan bahwa tanah yang dimohonkan benar-benar clear and clean—artinya tidak berada dalam sengketa, batas-batasnya disetujui oleh tetangga sekitar, dan riwayat kepemilikannya sah secara hukum.
Langkah jemput bola ini disambut antusias oleh warga setempat. Pasalnya, kehadiran Panitia A di tingkat kecamatan memotong jarak dan waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan kejelasan mengenai status permohonan sertifikat tanah mereka.
Wujud Transparansi Layanan Publik
Dengan digelarnya sidang ini secara terbuka dan akuntabel, Kantah Kota Tegal berupaya menutup celah terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah di masa depan. Hasil dari Sidang Panitia A ini nantinya akan menjadi dasar kuat bagi Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah, yang kemudian bermuara pada lahirnya sertifikat tanah resmi milik warga.
Sinergi yang baik antara petugas pertanahan, aparat kecamatan, kelurahan, serta partisipasi aktif warga Margadana menjadi kunci kelancaran agenda ini. Kantah Kota Tegal terus membuktikan bahwa pelayanan publik di bidang agraria kini semakin transparan, profesional, dan sepenuhnya berpihak pada pemenuhan hak-hak hukum masyarakat.
