TEGAL — Kantor Pertanahan Kota Tegal terus menunjukkan komitmen nyata dalam menyukseskan program Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat luas. Komitmen ini diwujudkan dengan menghadiri rapat koordinasi krusial terkait Persiapan Pelaporan Hasil Pemetaan Sosial kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Tegal, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Tegal.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal ini digelar pada Senin, 8 Juni 2026, bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR.
Hadir mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Moh Fahmi Aras, A.Ptnh., M.H. Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data dan hasil pemetaan di lapangan sebelum dilaporkan secara resmi kepada Wali Kota.
Sinergi Lintas Sektor Demi Penataan Tanah yang Tepat Sasaran
Pemetaan sosial merupakan pilar penting dalam program Reforma Agraria. Melalui proses ini, pemerintah dapat memetakan potensi wilayah sekaligus kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga program pemberdayaan ekonomi berbasis tanah yang diluncurkan nantinya bisa benar-benar tepat sasaran.
Agenda ini tidak hanya melibatkan unsur pertanahan, melainkan sebuah kerja besar lintas sektor. Berbagai instansi (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tegal turut hadir, mulai dari BAKEUDA, BAPPERIDA, DISKOMINFO, hingga jajaran Camat dan Lurah se-Kecamatan Tegal Selatan. Kehadiran tokoh masyarakat dan unsur akademisi dari Universitas Harkat Negeri Kota Tegal juga semakin memperkuat validitas hasil pemetaan yang telah disusun bersama Konsultan GTRA 2026.
Melalui sinergi yang solid ini, Kantor Pertanahan Kota Tegal berharap hasil pemetaan sosial ini mampu melahirkan kebijakan yang pro-rakyat, mempercepat penataan aset, serta mendorong akses permodalan dan pemberdayaan bagi masyarakat Kota Tegal.
