Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik saat ini menjadi faktor utama dalam mencegah perluasan disinformasi di ruang digital.
Pada pemerintahan, menurutnya, tidak memiliki celah untuk terlambat menyampaikan uraian resmi ketika arus informasi bergerak sangat pesat dan masif.
Hal tersebut disampaikan Menkomdig, dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu (04/02/2026) di Jakarta Pusat, yang dihadiri jajaran Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.
Menurutnya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di berbagai media sosial.
Ia menitik beratkan keberhasilan komunikasi publik itu tidak diukur dari seberapa rapi pesan yang dikembangkan, melainkan dari apa yang benar-benar dipahami oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.
Meutya juga menegaskan, bahwa komunikasi publik tidak lagi hanya fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.
Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.
Selain itu, Meutya Hafid juga menekankan pada pentingnya sinergi dan jejaring antar lembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.
Ia menilai disinformasi pada saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara terpisah.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan pentingnya penguatan data sebagai pondasi komunikasi publik yang tepat dan terpercaya.
Sinkronisasi data di internal kementerian dan lembaga ditetapkan sebagai prasyarat agar humas dapat bergerak tanggap dalam merespons isu strategis.
“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” jelas Meutya.
Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya, mengajak kepada para humas pemerintah untuk tetap menjaga kekompakan, meningkatkan koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan cara yang beragam namun tujuan tetap sama.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” tutupnya.
Sumber: https://www.komdigi.go.id/
